Dana Jasa Hukum Rp 500 Juta Tak Dibayar, Warisan Masalah Era Ketua KPU Darmin

^{M. Agus Umar}

HALSEL — Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan. Dana sebesar Rp500 juta yang dianggarkan untuk jasa hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dilaporkan tidak pernah dibayarkan.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh mantan Ketua KPU Halsel, M. Agus Umar, dalam keterangannya Jumat (29/8) dilansir dari media lugopost.

Ia menyebut dana itu tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan termasuk dalam realisasi anggaran yang mencapai 98 persen. Namun, hingga kini tidak jelas ke mana dana itu digunakan.

“Anggaran jasa hukum itu ada dalam RAB, nilainya Rp 500 juta. Tapi faktanya sampai hari ini tidak pernah dibayarkan. Saat ditanya, jawabannya anggaran sudah habis. Kalau memang habis, kita patut bertanya, digunakan untuk apa?” ujar Agus.

Dana tersebut merupakan bagian dari hibah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp25 miliar, yang dialokasikan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada, mulai dari sosialisasi hingga proses pasca pemungutan suara.

Menurut Agus, data dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menunjukkan realisasi anggaran mencapai hampir 100 persen. Namun anehnya, tidak ada satu pun catatan pembayaran untuk jasa hukum.

“Kalau kita lihat di SIMDA, hampir seluruh anggaran sudah digunakan. Tapi kenapa jasa hukum tidak tersentuh? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya.

Agus menjabat sebagai Ketua KPU Halsel sejak 9 Desember 2020, menggantikan Darmin Hi Hasyim yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menyebut persoalan ini merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya.

Saat mencoba mencari solusi, pihaknya mendapat jawaban dari pemerintah daerah bahwa tahapan Pilkada telah selesai sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan.

“Pemerintah beralasan tahapan sudah selesai. Tapi jasa hukum adalah bagian dari proses, dan merupakan kewajiban negara, bukan pilihan,” kata Agus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai status dana Rp 500 juta tersebut. (**)