Bawaslu Fasilitasi Pembentukan TPS Khusus di Harita Nickel

^{Rakor Bawaslu Halsel bersama KPU, Pemda, Kodim Labuha, Polres dan Harita Nickel}

NEWSGAPI.COM — Bawaslu Halmahera Selatan memfasilitasi pembentukan TPS khusus Pilkada 2024 di wilayah operasional perusahaan tambang Harita Nickel.

Fasilitasi ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilaksanakan, Rabu (11/9) di ruang rapat kantor Bawaslu Halsel.

Anggota Bawaslu Halsel, Hans Wiliam Kurama mengatakan, pembentukan TPS khusus ini agar setiap warga Maluku Uatar khususnya Halmahera Selatan yang berada di lokasi khusus perusahan tambang Harita Kawasi Obi dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan aman.

Ia menjelaskan, pembentukan TPS khusus telah diatur jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2024. Menurutnya, ini perlu dilakukan guna menjamin hak pilih warga yang berstatus karyawan di Harita Nickel.

“Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu, harus memastikan hak konstitusional warga itu tersalur di Pilkada 2024, dan melalui Rakor ini kami ingin kepastian dari Harita Nickel bersedia untuk membentuk TPS khusus disana.”ungkap Wiliam Kurama.

Wiliam bilang, jumlah warga Maluku Utara yang bekerja di Harita Nickel Kawasi Obi mencapai 6.0100 pemilih. Dengan jumlah tersebut lanjut Wiliam, telah memenuhi syarat untuk membentuk TPS khusus di wilayah operasi perusahaan tambang.

“Jumlah TPS yang akan dibentuk oleh KPU nanti sebanyak 13, jumlah ini.jauh lebih sedikit dari Pemilu lalu.”terangnya.

Sementara itu Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Halmaheea Selatan, Bahrun Mustafa, menyebut dari hasil koorinsi PT Harita Nickel telah bersedia membentuk TPS khusus Pilkada disana. Hanya sejauh ini belum ada elemen data berupa KTP karyawan yang diserahkan pihak Harita Nickel kepada KPU.

Menurutnya, elemen data ini perlu diajukan agar KPU bisa mengetahui berapa karyawan asli warga Halmahera Selatan dan karyawan dari daerah lain.

“Misalnya karyawan dengan KTP asal Halmahera Barat, maka dia hanya memilih di pemilihan Gubernur saja, sedangkan yang ber KTP Halmahera Selatan, maka secara otomatis dia bisa memilih di Pemilihan Bupati dan juga Gubernur.”tegas mantan Ketua Cabang PMII Ternate itu, seraya menambahkan hasil rapat ini akan berkoordinasi dengan KPU di Kabupaten kota lain di Maluku Utara. (fik)