Gerindra Tunda Rekomendasi Putri AGK Jadi Anggota DPRD

newsgapi.com, Ternate – Peluang Nazlatan Ukhra Kasuba (NUK), putri mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), untuk menduduki kursi DPRD Provinsi Maluku Utara tampaknya semakin mengecil.

Ketua DPD Gerindra Malut, Sahril Taher, menyatakan partainya belum bisa merekomendasikan NUK untuk mengisi kursi DPRD yang kosong.

“Kami dari Gerindra belum bisa merekomendasikan pelantikan Nazlatan sebagai anggota DPRD Maluku Utara periode 2024-2029. Karena dia masih menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan ayahnya,” ungkap Sahril seperti dikutip dari TribunTernate.com, Rabu (11/9/2024).

Pernyataan ini muncul di tengah pemeriksaan NUK sebagai saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat ayahnya, AGK.

Sebelumnya, NUK diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/8/2024) terkait kasus dengan dugaan pencucian uang senilai Rp100 miliar.

Sementara itu, anggota KPU Maluku Utara, Reni Banjar, menyatakan bahwa KPU belum menggelar rapat pleno terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk beberapa caleg yang diusulkan rekomendasi oleh beberapa partai.

“Kami belum melakukan pleno karena masih menunggu surat dari Gerindra,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, praktisi hukum Agus R. Tampilang telah menyoroti aspek etika terkait kemungkinan NUK menggantikan posisi Sahril Thahir di DPRD Malut.

“Dari sisi etika akan memperburuk (suasana politik), namun visi-misi Partai Gerindra sendiri itu mereka menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan persamaan hak di depan hukum,” ujar Agus pada Senin (9/9/2024).

NUK sendiri berpeluang mengisi kursi DPRD Malut menyusul pengunduran diri Sahril Thahir, yang kini maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2024-2029.

Diketahui, Kasus yang melibatkan AGK masih berlanjut di pengadilan, dengan dakwaan suap sebesar Rp5,9 miliar dan gratifikasi senilai Rp100,2 miliar.

Perkembangan ini menambah kompleksitas situasi politik di Maluku Utara, memunculkan pertanyaan tentang etika politik dan proses hukum yang sedang berlangsung.