Krisis Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Halsel, BARAH Tuntut Copot Kapolres dan Impeachment Bupati

^{Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) bersama Cipayung Plus menggelar aksi di depan Kantor Bupati Halsel. (NEWS GAPI)}

HALSEL — Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) kembali menyuarakan keprihatinannya atas berbagai permasalahan hukum dan tata kelola pemerintahan yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Mereka menuntut penindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara serta mendesak perbaikan manajemen pemerintahan agar berjalan lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Kasus korupsi di Halsel semakin memprihatinkan masyarakat. Beberapa kasus besar yang belum menunjukkan perkembangan signifikan antara lain kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Halsel, pengelolaan BPRS Saruma Sejahtera, serta dana hibah Pilkada 2020. Hingga saat ini, proses hukum atas sejumlah kasus tersebut masih mandek dan belum memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain masalah korupsi, Halsel juga menghadapi krisis sosial serius, terutama tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kasus pemerkosaan seorang siswi SMP yang melibatkan 16 tersangka menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di Halsel.

Situasi politik di Halsel juga semakin memanas. Kontroversi mencuat setelah anggota DPRD Halsel, Masdar Mansur, menolak wacana pembubaran DPR dengan pernyataan kasar di media sosial. Selain itu, sengketa hasil Pilkades 2022 dan penanganan banjir bandang di Bacan yang belum tuntas menambah rentetan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Koordinator BARAH Maluku Utara, Adi Ngelo, menegaskan bahwa mereka mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset serta membatalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan rakyat. Di tingkat daerah, BARAH menuntut penegak hukum di Maluku Utara dan Halsel segera menetapkan tersangka dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.

“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Korupsi dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh dibiarkan merusak masa depan Halsel. Kami juga meminta pemerintah daerah memberikan ganti rugi kepada korban banjir bandang di Bacan sebagai bentuk tanggung jawab nyata,” ujar Adi Ngelo kepada awak media usai berorasi, Senin (8/9).

Selain itu, BARAH mendesak pencopotan Kapolres Halsel yang dianggap gagal menangani kasus kekerasan seksual, dan meminta pembatalan pelantikan 10 calon kepala desa bermasalah. Mereka bahkan mengusulkan langkah Impeachment terhadap Bupati Bassam Kasuba atas dugaan pelanggaran hukum terkait pelantikan sejumlah kepala desa.

Adi juga meminta penindakan tegas terhadap pelaku pemukulan massa aksi Cipayung Plus yang terjadi pada aksi 2 September lalu. Kasus tersebut perlu diusut tuntas.

“Tuntutan ini merupakan suara kolektif masyarakat Halsel yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan, dan berkeadilan. Kami berharap berbagai permasalahan yang selama ini membelenggu Halsel dapat segera diatasi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kembali terbangun dan kondisi sosial-politik di daerah ini semakin kondusif,” pungkasnya. (**)