BPBJ Malut Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa

Ternate – Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara menggelar rapat internal yang berlangsung di Meeting Room BPBJ Malut. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, dan membahas pelaksanaan monitoring serta evaluasi terhadap paket pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan elektronik.

Dalam arahannya, Kepala BPBJ Malut menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) untuk seluruh paket pengadaan yang dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari e-purchasing, tender, seleksi, pengadaan langsung, hingga penunjukan langsung. Data yang diperoleh dari kegiatan monev ini akan diolah menjadi basis data (database) yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan kepada pimpinan.

“Dengan adanya monev seperti ini, diharapkan akan mempermudah dalam mendapatkan data dan informasi real time yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pihak terkait. Informasi ini juga akan menjadi bahan publikasi data pengadaan barang/jasa pemerintah di Maluku Utara,” ujar Kepala BPBJ Malut, alumnus Teknik Sipil Universitas Hasanuddin.

Objek data yang diolah dalam monev tersebut bersumber dari berbagai aplikasi, di antaranya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Malut, Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL), serta Data PDN LKPP.

Rapat internal ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan staf BPBJ Malut, di antaranya Krisnawanto, ST., M.Si (JF Pranata Komputer Ahli Muda), Rohani Mahda, SE (JF Pranata Komputer Ahli Muda), Vilma Delvi, SE., MM (Penelaah Teknis Kebijakan), Rahmah Salama, SE (Penelaah Teknis Kebijakan), Frita Yusnita, ST (JF Pranata Komputer Ahli Pertama), Elfa Sosanti Basahona, Amd.Kom (JF Pranata Komputer), Fitriyah. H. Samad, ST (Penata Layanan Operasi), Sumardin Irham Hasyim, S.Kom (Penata Layanan Operasi), Angely Febrina Hadjoe (Pengadministrasi Perkantoran), dan Aswan Yunus (Pengadministrasi Perkantoran).

Melalui kegiatan ini, BPBJ Malut berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga pelayanan publik di Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal. (**)