PSMP Malut Desak Polda Bongkar Skandal Rp 5,9 Miliar Perjalanan Dinas BPKAD Halsel

^{Mudasir Ishak (Ketua DPD PSMP Malut)}

HALSEL – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPD PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Malut mengusut dugaan pemborosan anggaran perjalanan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan.

Menurut Mudasir, alokasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5,92 miliar pada awal 2025 adalah angka yang tidak masuk akal dan patut dicurigai. Ia menilai penggunaan dana fantastis tersebut mencerminkan lemahnya komitmen Pemkab Halsel terhadap instruksi efisiensi belanja yang ditekankan pemerintah pusat.

“Polda harus segera turun tangan. Ini bukan sekadar pemborosan, tapi berpotensi merugikan keuangan daerah. Rakyat butuh transparansi, bukan penghamburan uang negara,” tegas Mudasir, Jumat (8/8/2025).

Ia mengungkapkan, anggaran jumbo itu tersebar pada puluhan kegiatan, dengan porsi terbesar untuk perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Pola belanja seperti ini, kata Mudasir, rawan dijadikan modus untuk memanipulasi kegiatan fiktif atau melakukan mark up biaya.

Mudasir memastikan PSMP Malut akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum.

“Kami akan mengumpulkan semua data, termasuk bukti dari RUP LKPP, untuk melaporkan Kepala Dinas BPKAD Halsel, Muhammad Nur, ke Polda Malut pada Senin (11/8) besok. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data RUP Swakelola, BPKAD Halsel menganggarkan Rp5,926 miliar untuk perjalanan dinas semester pertama tahun 2025. Anggaran terbesar berasal dari kegiatan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian, yang masing-masing mencapai miliaran rupiah. (**)