Alumni GMNI Malut Dukung FPM-MU Suarakan Nasib Anak Daerah

newsgapi, Ternate – Pernyataan sikap Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) yang menginginkan, agar pemerintah daerah memprioritaskan putra-putri daerah dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), TNI dan POLRI, mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Melalui Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PA GMNI Malut, Ashari Do Yasin, mengatakan bahwa apa yang dituntut oleh teman-teman FPM-MU, merupakan suatu tuntutan mengakar di masyarakat Malut.

“Pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, perlu mempertimbangkan SDM putra-putri daerah sebagai prioritas dalam perekrutan. Tidak hanya CASN, namun penerimaan anggota TNI-POLRI pun begitu. Prioritas SDM di daerah, tentu tidak secara serampangan, tetapi diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan proporsional,” ucap Ashari. Kepada media ini. Sabtu, (2/9/2023).

Ashari juga menyebut, bahwa penerimaan CPNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017, tidak menjelaskan adanya larangan atau membolehkan kebijakan memprioritaskan putra daerah.

“Jadi, sah-sah saja jika di daerah Malut, kita prioritaskan putra daerah, sebab dasarnya adalah setiap daerah memilki permasalahan yang berbeda,” jelasnya.

Salah satu yang dapat dipertegas dalam penerimaan calon ASN, TNI dan POLRI, menurut Ashari ialah melalui bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, selain formasi atau SDM tertentu yang tidak dimiliki daerah.

“Penegasan tersebut, dimaksudkan sebagai bentuk kearifan pemerintah daerah untuk mengantisipasi munculnya rasa ketidakadilan putra-putri daerah. Disitulah tanda kepekaan pemerintah daerah terhadap nasib putra-putri daerah,” tandas Ashari.

Ashari melanjutkan, kebijakan prioritas putra-putri daerah, bukan berarti tidak mau menerima atau anti terhadap orang dari luar untuk ikut seleksi penerimaan di Malut.

“Kebijakan prioritas putra-putri daerah, hanya dimaksudkan agar dapat menekan angka pengangguran di usia-usia produktif, memberdayakan SDM lokal, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui distribusi putra-putri daerah yang punya komitmen untuk membangun daerah asal,” tutupnya.