NEWSGAPI

Gerbang Informasi Masa Kini

Puluhan Mahasiswa Demo di KPK Desak Periksa Umar Soleman

Puluhan Mahasiswa menggelar aksi demo di KPK, meminta KPK usut kasus dugaan suap pinjaman Pemda Halmahera Selatan ke PT. SMI

NEWSGAPI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memanggil dan memeriksa mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan periode 2014-2019, Umar Soleman dalam kasus dugaan suap pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa Maluku Utara yang tergabung dalam Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) di depan Gedung KPK di Jakarta, Rabu (1/3) sore tadi.

Koordinator Aksi, M. Reza dalam orasinya menyampaikan, ada masalah serius di kabupaten Halmahera Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi pinjaman PT SMI tahun 2017 senilai Rp 150 miliar, di mana pinjaman Pemda Halmahera Selatan itu disinyalir ada praktik suap sebesar Rp 3.5 miliar untuk memuluskan pinjaman tersebut.

M Reza meminta KPK sebagai lembaga negara memanggil dan memeriksa anggota DPRD aktif, Umar Soleman.

Di mana mantan ketua DPRD pada periode 2014-2019 itu disebut sebagai aktor dalam diduga kasus suap pinjaman tersebut.

Sementara Alfian Sangadji dalam orasinya mengatakan, mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan Periode 2014-2019 adalah aktor dalam dugaan suap pada pinjaman SMI.

Sebabnya, Ia meminta KPK segera membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus pinjaman SMI yang membebankan Pemerintahan Usman Sidik dan Bassam Kasuba dalam membangun daerah.

“Jadi motif pinjaman PT SMI terdapat banyak penyimpangan, dan bahkan telah mewarisi berbagai macam problem seperti halnya memicu arah cita-cita pembangunan daerah mengalami stagnasi yang berdampak buruk bagi kepentingan rakyat secara kolektif, sebab ketika dimasa kepemimpinan yang baru hanya menghadapi utang yang serius dan harus dibayarkan,”ujar Alfian.

Sementara Mukaram dalam orasinya menegaskan, terjadi kejahatan yang sistemik dilakukan mantan Bupati Bahrain Kasuba bersama lembaga legislatif saat itu.

Dikatakan dalam orasinya, anggota DPRD Halmahera selatan pada periode 2014-2019 semua terlibat pada persoalan ketuk palu pinjaman SMI.

“Jangan-jangan di parlemen DPRD Halmahera Selatan tahun itu semuanya terlibat sebagai dalang intelektualnya,”kata Mukaram.

Ia kemudian meminta lembaga anti rasuah itu segara memanggil Umar Suleman untuk diperiksa, sebab yang bersangkutan mengetahui jelas aliran dana tersebut.

Untuk diketahui, kasus pinjaman SMI telah didalami Polda Maluku Utara, di mana sejumlah mantan dan anggota DPRD aktif sudah diperiksa.

Pinjaman Pemda Halmahera Selatan pada PT SMI yang disetujui DPRD sebesar Rp 150 miliar pada tahun 2017 dengan jangka pengembalian 5 tahun, diduga bermasalah.

Pasalnya, pinjaman tersebut baru dapat dicairkan pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 baru dilakukan pembayaran hutang, kemudian pembayaran dihentikan dua tahun dan dilanjutkan di tahun 2022 yang mana hutang pada pemerintahan mantan Bupati Bahrain Kasuba dibebankan di pemerintahan Bupati Usman Sidik.

(red)