BPBJ Malut Perkuat Sinergi dengan LKPP, Matangkan Persiapan Gebyar Pelaku Usaha 2026

TERNATE – Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara terus memantapkan persiapan pelaksanaan Gebyar Pelaku Usaha Maluku Utara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui rapat koordinasi internal yang digelar di ruang rapat BPBJ.

Rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama antara BPBJ Provinsi Maluku Utara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna menyukseskan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2026 di Hotel Bela, Kota Ternate.

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar agenda sosialisasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal agar semakin siap berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperluas keterlibatan pelaku usaha daerah, khususnya UMKM dan koperasi, sehingga mampu bersaing secara sehat, profesional, dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, panitia membahas sejumlah aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari koordinasi kehadiran narasumber LKPP, penyusunan rangkaian acara, pembagian tugas panitia, hingga strategi menjaring peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Mereka menargetkan sekitar 150 pelaku usaha yang telah memiliki Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) serta 100 pelaku usaha yang belum memiliki akun untuk mengikuti kegiatan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pelaku usaha terhadap sistem pengadaan pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas penyedia lokal.

Lebih lanjut Hairil optimistis kolaborasi dengan LKPP akan memberikan dampak positif terhadap penguatan ekosistem pengadaan barang dan jasa di daerah.

Selain meningkatkan kapasitas penyedia, kegiatan ini juga diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Melalui sinergi yang terus dibangun, BPBJ berkomitmen menghadirkan sistem pengadaan yang semakin inklusif serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Maluku Utara,” ujarnya. (**)