GPM Kecam Pertamina, Pemblokiran BBM di Pertashop Kasturian Picu Krisis BBM Murah

^{GPM Ternate gelar aksi di depan Kantor Pertamina cabang Ternate}

NewsGAPI – Kebijakan Pertamina Cabang Ternate yang memblokir distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke Pertashop Putri Kusuma Jaya di Kelurahan Kasturian menuai kritik tajam dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate.

Dalam aksi yang digelar di depan kantor Pertamina Cabang Ternate, Selasa (23/9), GPM menuding perusahaan pelat merah tersebut bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak masyarakat kecil.

Koordinator Aksi, Wahyudi Abubakar, mengecam keras kebijakan sepihak yang membuat Pertashop Kasturian terpaksa tutup selama satu bulan.

“Pertamina seolah berjalan di luar aturan, tanpa pemberitahuan resmi. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk penindasan terhadap rakyat kecil yang sangat membutuhkan BBM dengan harga terjangkau,” ujarnya tegas.

Pemblokiran yang dilakukan tanpa prosedur jelas ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas Pertamina di wilayah Ternate. Apakah tindakan ini merupakan hasil tekanan oknum atau kepentingan mafia migas yang selama ini merugikan konsumen?

Ironisnya, warga kini terpaksa membeli BBM dengan harga eceran jauh lebih mahal, sebuah kondisi yang seharusnya tidak terjadi jika perusahaan negara menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

“Kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai BUMN,” kritik Wahyudi.

GPM mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan menduduki kantor Pertamina jika pemblokiran tidak segera dicabut. Ancaman ini menjadi sinyal kuat bahwa ketidakadilan dalam distribusi BBM berpotensi memicu konflik sosial lebih besar jika dibiarkan.

“Minimnya kepekaan terhadap persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat menambah keresahan publik dan memperburuk citra Pertamina di mata rakyat,” tutup Wahyudi.

Hingga berita ini ditulis, Pertamina Cabang Ternate belum memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut. Kondisi ini semakin menimbulkan kesan minimnya komunikasi dan kepekaan perusahaan terhadap persoalan yang langsung berdampak pada masyarakat. (**)