IKB Makayoa Halsel Kecam Tindakan Sekretaris Dinas PUPR Saat Aksi GMNI

^{Sekretaris Dinas PUPR Halmahera Selatan, Yaman D Mape saat melakukan tindakan Konfrontatif saat menghadang masa aksi di Dinas PUPR Halsel}

Halsel — Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa Halmahera Selatan menyampaikan kecaman keras atas tindakan arogan dan tidak beretika yang dilakukan Sekretaris Dinas PUPR Halmahera Selatan, Yaman D Mape saat menghadang aksi damai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di halaman kantor Dinas PUPR, Rabu pagi (30/05).

Dalam video yang tersebar luas di masyarakat, Yaman terlihat bertindak kasar dan menghadang aksi mahasiswa yang menyuarakan keresahan warga Pulau Makian terkait ketidakjelasan pembangunan jalan di wilayah mereka. IKB Makayoa menilai tindakan ini sebagai bentuk premanisme birokrasi yang mencoreng nama baik institusi dan melecehkan hak konstitusional warga negara.

“Ini bukan hanya persoalan etika, ini soal penghinaan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang. Seorang pejabat publik bersikap seperti preman adalah tanda runtuhnya moral birokrasi,” tegas Muhlas Jafar, Juru Bicara IKB Makayoa.

IKB Makayoa dengan tegas meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Sekretaris Dinas PUPR dan mengevaluasi Kepala Dinas yang dianggap gagal menjaga integritas lembaga serta tidak mampu merespons aspirasi publik secara manusiawi dan profesional.

“Ada yang keliru jika pejabat seperti ini terus dipertahankan. Jangan sampai rakyat menilai bahwa Bupati membiarkan gaya preman bertumbuh dalam lingkaran kekuasaan,” tambah Muhlas.

Menurutnya, aksi GMNI adalah wujud kegelisahan masyarakat Pulau Makian yang sudah terlalu lama menunggu kejelasan pembangunan jalan. Ketika suara rakyat dibalas dengan intimidasi, maka pemerintah daerah sudah kehilangan arah sebagai pelayan masyarakat.

“IKB Makayoa menyerukan solidaritas publik untuk terus mengawal persoalan ini dan memastikan bahwa birokrasi di Halmahera Selatan benar-benar dijalankan oleh orang-orang beretika, bukan oleh mereka yang gemar menyalahgunakan jabatan,” seru Muhlas. (**)