Kontroversi Musorkablub KONI Halsel: Indikasi Manipulasi dan Intervensi Politik

^ilustrasi

Halsel — Pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (Musorkablub) KONI Halmahera Selatan periode 2025-2029 memantik polemik serius. Panitia pelaksana diduga kuat melakukan tindakan tidak profesional dengan indikasi skenario pemenangan satu calon tertentu secara manipulatif.

Sesuai pengumuman resmi melalui spanduk, masa pendaftaran calon Ketua KONI dijadwalkan berlangsung dari 28 April hingga 1 Mei 2025. Namun secara mengejutkan, panitia menyatakan bahwa batas akhir pendaftaran dimajukan menjadi Selasa, 29 April 2025 atau dua hari lebih cepat dari jadwal yang diumumkan sebelumnya.

“Ini sangat mencurigakan dan mengindikasikan ketidakberesan dalam kinerja panitia. Jelas-jelas tertera 1 Mei sebagai batas akhir, tapi tiba-tiba ditutup lebih awal,” ujar salah satu sumber internal panitia yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber tersebut juga mengungkap bahwa keputusan untuk mempercepat penutupan pendaftaran diambil berdasarkan kesepakatan internal panitia. Tujuannya adalah untuk menghalangi calon lain, sehingga hanya satu kandidat yang dapat maju yaitu Iksan Kaleserang, mantan calon yang sebelumnya kalah dari Hanny Pora.

“Ini semua sudah diatur. Karena mereka tahu, kalau musyawarah berjalan normal, Iksan pasti kalah lagi. Jadi mereka mau paksakan hanya dia yang maju,” lanjutnya.

Iksan Kaleserang sendiri diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Halmahera Selatan. Dugaan intervensi politik pun mencuat setelah disebut-sebut bahwa pencalonannya merupakan titipan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Lebih jauh, tekanan terhadap para pengurus cabang olahraga juga dilaporkan terjadi. Mereka diduga mendapat tekanan kuat dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Halsel untuk mengikuti skenario yang telah dirancang.

“Cabor-cabor ditekan habis. Ini bukan lagi musyawarah yang sehat, ini sudah pembajakan demokrasi olahraga,” tutupnya.

Dengan berbagai kejanggalan yang mencuat, publik serta para pengurus olahraga di Halmahera Selatan patut mempertanyakan legitimasi dan integritas Musorkablub kali ini. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya mencederai semangat sportivitas, tetapi juga berpotensi merusak fondasi demokrasi dalam tubuh organisasi olahraga daerah. (**)