
Dr. Muamil Sunnan (Akademisi)
NEWSGAPI.COM — Skoring Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rendah, turut dikritisi Akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunnan.
Muamil mengatakan, MCP merupakan program yang dilakukan oleh KPK untuk mendorong pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Program ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“MCP sebagai suatu program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Muamil, Kamis (7/10)
Mantan staf khusus Pemda Halsel itu mengatakan, pengelolaan keuangan daerah di Halsel dari sisi pelaksanaan hingga pada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing OPD dinilai buruk karena lemahnya kontrol inspektorat terkait penggunaan anggaran daerah oleh tiap OPD.
“Tiap tahun KPK bersama Kemendagri dan BPKP melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui program MCP. Jadi rendahnya angka MCP Halsel menunjukan bahwa kinerja pemerintahan daerah sangat buruk, terutama dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, serta lainya,” ungkap Muamil.
Ia juga mengatakan, saat ini kinerja Pemda Halsel masih lebih buruk jika dibandingkan dengan Pemda Taliabu atau Halmahera Barat. “Rendahnya MCP pastinya berpengaruh pada pelayanan publik,” ungkapnya. (**)


More Stories
Arisan Online: Mengurai Jerat Hukum, Pergeseran Tradisi, dan Perlindungan Konsumen di Era Digital.Oleh Hardina
Di Ujung Obi, Sebuah Rumah Sederhana Mengubah Cara Anak-Anak Bermimpi
Maluku Utara Peringkat 7 Kejurnas Taekwondo 2026 Raih 2 Emas