Adik dan Dua Ponakan AGK ‘Manggung’ di Pilkada 2024

NEWSGAPI.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Maluku Utara masih akan diwarnai oleh wajah-wajah keluarga koruptor Abdul Gani Kasuba (AGK). Adik dan dua ponakan eks Gubernur Maluku Utara itu ikut ‘manggung’ di Pilkada.

AGK memang sudah berakhir karir politiknya setelah KPK menjadikannya terdakwa kasus dugaan suap maupun gratifikasi dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan jual-beli jabatan, perizinan, dan proyek di Pemprov Maluku Utara senilai Rp 109,7 miliar.

Namun, kekuatan politik keluarganya belum berakhir bahkan justru semakin menguat dengan dukungan sejumlah partai. Pada gelaran pilkada 2024 ini setidaknya terdapat adik dan dua ponakannya yang ikut ‘manggung’ dengan dukungan mayoritas partai.

Muhammad Kasuba yang merupakan adik AGK maju calon gubernur Maluku Utara menggantikan sang kakak lantaran terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ia didampingi Basri Salama sebagai cawagub didukung oleh dua partai yaitu PKS dan Hanura.

“Saya dengan Ustad Muhammad Kasuba siap bertarung di Pilkada tahun 2024 ini,” kata Basri Salama disejumlah media, dilihat Rabu (21/8).

Sedangkan Hasan Ali Bassam Kasuba, ponakan AGK atau anak dari Muhammad Kasuba kembali calon bupati berpasangan dengan Helmi Umar Muchsin sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini didukung oleh tiga partai yakni PKS, Nasdem, dan Hanura.

Sementara itu, ada ponakan lain AGK, Bahrain Kasuba juga maju calon bupati dengan Umar Hi Soleman sebagai calon wakil bupati. Pasangan Bahrain-Umar mendapatkan dukungan dari Golkar dan Gerindra. Bassam Kasuba merupakan petahana sedangkan Bahrain Kasuba adalah bupati periode 2015-2020.

Majunya kaka dan adik merebut kursi bupati ini karena Kabupaten Halmahera Selatan sendiri menjadi daerah empuk bagi politik kekerabatan seperti dinasti Kasuba. Diketahui, politik dinasti punya korelasi dengan masyarakat atau pemilih lebih mudah dimobilisasi. Cara untuk mengerahkan massanya pun cukup mudah bisa dengan politik uang.

Politik dinasti juga punya korelasi dengan daerah tertinggal, salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya literasi politik. Dengan tingkat pendidikan dan literasi politik yang rendah, kalangan masyarakat seperti itu mudah dikelabui dengan iming-iming politik uang.

Selain itu, politik dinasti biasanya memunculkan kelembagaan politik dan ekonomi yang tidak inklusif atau hanya terpusat pada satu entitas atau keluarga tertentu.

Tak ayal “korupsi pun sering muncul di lingkaran dinasti politik yang semakin menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena praktik dinasti dapat menutup ruang bagi kelompok lain,” kata Armand, Direktur Eksekutif Komite Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam artikelnya yang dikutip media ini.

Dengan begitu, daerah ini menjadi lahan subur bagi pertumbuhan politik dinasti. Munculnya Trio Kasuba dalam pesta demokrasi pada 27 November 2024 ini akan menghambat regenerasi perkembangan di Jazirah Moloku Kie Raha karena hanya bertumpu pada satu kelompok saja. (fik)