Terkait Kelurahan Jadi Desa di Kecamatan Terluar, ISMEI: Pemkot Ternate Sengaja Lepas Tanggung Jawab

^{Kantor Walikota Ternate, Maluku Utara}

NEWSGAPI.COM — Melihat problem Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate saat ini memantik anak muda ekonomi di daerah untuk mengkritisi serta memberi solusi secara ilmu pengetahuan untuk di evaluasi kembali apa yang telah diplanningkan.

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) lewat Kabiro Kajian dan Strategi, Galang Agustira K. Halang merasa perlu sedikit mengkritisi apa yang menjadi kebijakan Pemkot saat ini.

Sebab peralihan fungsi dari kelurahan menjadi desa itu dinilai tidak masuk akal dalam kaca mata ekonomi, meski hal itu sudah direncanakan dari lama dan telah disetujui oleh masyarakat di 3 kecamatan teluar (Batang Dua, Moti, dan Hiri).

Belum lagi pernyataan Sekda Kota Ternate yang menyebut peralihan kelurahan menjadi desa itu bisa dilakukan karena berkaca pada Kota Tidore Kepulauan, di mana wilayah Kota Tidore sebagian kelurahan dan sebagiannya lagi desa.

Namun kebijakan dengan dalih setiap desa akan mendapatkan kucuran dana desa untuk mempercepat pembangunan di tiga kecamatan terluar, baginya sama saja melepas tanggung jawab.

“Kebijakan ini sama halnya Pemkot sengaja lepas tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat di kecamatan terluar Kota Ternate. Belum lagi ada pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang belum selesai,” ungkap Galang Agustira kepada media ini, Sabtu (6/7).

Menurutnya, seharusnya APBD lebih fokus ke akses kecamatan terluar, karena itu solusi bagi mereka, bukan malah Pemkot berdalih.

“Jadi Pemkot lebih baik fokus mengontrol PAD yang disinyalir selama ini tidak sesuai realisasi, karena pembangunan infrastruktur banyak terbengkalai akibat anggaran yang tipis dan berujung pada penyelesaian yang tidak baik,” ujarnya. (red/fikri)