APAKI Minta Kadishub Ternate Dicopot Terkait Rendahnya Capaian Retribusi

_{Aksi Demonstrasi didepan kantor Walikota Ternate (Foto: Fikri/newsgapi).}

newsgapi.com | TERNATE – Aliansi Pemuda Anti Korupsi Indonesia (APAKI) Maluku Utara menggelar aksi di depan sejumlah kantor pemerintahan di Kota Ternate, Senin (10/6/2024).

Mereka meminta Walikota Ternate Tauhid Soleman untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Mochtar Hasim dari jabatannya.

Koordinator Aksi APAKI Malut, Juslan J. Hi. Latif menilai Mochtar Hasim tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan sejumlah kebijakan strategis terkait retribusi perparkiran di Kota Ternate.

Menurutnya, capaian retribusi parkir tepi jalan umum hingga 29 Mei 2024 baru mencapai 4,31% atau Rp 258,5 juta dari target Rp 6 miliar untuk tahun ini.

“Padahal tarif retribusi sudah dinaikkan 100% sebagaimana Perda Nomor 14 Tahun 2024 yang disahkan DPRD Kota Ternate sejak Desember 2023. Pasca pemberlakuan tarif baru tersebut justru capaian retribusi parkir tepi jalan umum masih jauh dari target,” ujar Juslan.

Dari 16 item retribusi yang ditetapkan dalam APBD 2024, retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola Dishub menjadi yang paling rendah capaiannya berdasarkan data BP2RD Kota Ternate per 29 Mei 2024.

“Dishub di bawah kendali Mochtar Hasim sudah harus memaksimalkan kinerjanya. Retribusi parkir yang dikelolanya mestinya sudah masuk 30% pada akhir triwulan II, bukan 4,31%,” imbuhnya.

Selain itu, APAKI juga menyinggung dugaan kasus terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.

BPK merekomendasikan agar Walikota Ternate memberikan sanksi kepada Kadishub sesuai ketentuan berlaku.

Rekomendasi itu terkait kerja sama pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dishub dengan pihak ketiga, yakni pengelolaan parkir khusus dengan CV STWOR dan parkir tepi jalan umum dengan PT IMM yang diduga tidak tertib melakukan penyetoran sesuai perjanjian.

BPK juga menemukan adanya penerimaan retribusi pelayanan tempat usaha di Terminal Gamalama tahun 2022 yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 201,67 juta.

“Kami meminta Kejari Ternate segera memeriksa Kadishub Ternate terkait sejumlah masalah yang kami sampaikan,” pungkas Juslan. (Fikri/red)*