newsgapi, Ternate – Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) menuntut pemerintah agar memprioritaskan putra-putri daerah dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan instansi pemerintahan lainnya.
Hal ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), salah satunya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Dewan Perwakilan Komisariat GMNI Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Harmawi Ade, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mampu membatasi kuota penerimaan dari provinsi luar untuk mengikuti seleksi pada instansi pemerintahan di Maluku Utara.
Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari dampak pengangguran yang lebih banyak, karena itu berbahaya bagi produktivitas anak muda di Maluku Utara.
“Kami mendukung FPM-MU untuk bisa mengawal niat baik ini, karena sampai sekarang masih terjadi situasi kepentingan politik yang mengintervensi perekrutan di instansi pemerintahan. Kami berharap pemerintah Provinsi dan daerah mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki putra-putri dalam membangun perkembangan di daerah,” ujar Harmawi. Rabu (30/8/2023).
Harmawi menambahkan bahwa GMNI akan terus melakukan pengawasan dan kritik terhadap pemerintah daerah agar tidak melakukan diskriminasi terhadap putra-putri daerah dalam proses seleksi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan memberikan semangat kepada putra-putri daerah yang berniat untuk menjadi abdi negara.
“Kami akan berkoordinasi dengan FPM-MU untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menyepelekan dalam hal perekrutan ASN, TNI, Polri dan instansi lainnya,” tutup Harmawi.
More Stories
Viral Video Anggota DPRD Morotai Adu Jotos dengan Warga di Halmahera Barat
PT NHM Berencana Polisikan Tiga Mantan Karyawan, API Angkat Bicara
Nama Kontraktor yang Melaporkan Bassam ke Polda Malut Ikut Terseret Kasus BPRS