Giring Opini Negatif, WALHI Malut Dituding Lecehkan Martabat Warga Kawasi

^{Pemukiman Baru Desa Kawasi (Eco Village). Pemukiman ini di bangun Harita Nickel}

Labuha, Maluku Utara – Kegiatan kampanye lingkungan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Maluku Utara, khususnya terkait isu pertambangan di Kawasi, Halmahera Selatan, menuai kritik dari warga setempat.

Warga menilai narasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut telah melampaui substansi isu dan berpotensi merusak tatanan sosial desa. Dimana, pernyataan seperti klaim bahwa “Kawasi itu orang miskin atau minum air lumpur” merupakan narasi berlebihan yang dianggap melecehkan martabat masyarakat.

“Mereka (WALHI) lebih menyinggung privasi masyarakat. Kami menganggap itu sebagai bentuk pelecehan bagi masyarakat Kawasi, karena kondisi sebenarnya tidak seperti itu,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga Kawasi lainnya, Jofi Cako, juga menyampaikan kritik serupa. Ia menilai kegiatan WALHI terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi, namun tidak diimbangi langkah substantif.

“Kalau kita melihat, kegiatan WALHI ini terlalu melebar dan terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi yang secara substansi tidak tepat,” ujarnya, Jumat (28/11).

Jofi menilai bahwa isu lingkungan yang diangkat seharusnya dibawa ke ranah yang lebih serius melalui laporan resmi kepada pihak berwenang, bukan sekadar membangun opini.

“Yang ada justru berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Cukup membuat opini-opini yang dampaknya kurang baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Terkait isu ketersediaan air bersih dan listrik yang kerap memicu demonstrasi, warga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan, melainkan faktor teknis dan tindakan ilegal.

^{Tempat penampungan air bersih warga Kawasi yang di bangun Harita Nickel}

Menurut Yustinus, fasilitas di Pemukiman Baru Desa Kawasi (Eco Village) sudah tersedia dan sepenuhnya memuaskan.

“Air tinggal putar kran. Saudara-saudara kita di bawah (Pemukiman Lama) tidak mau pindah, entah karena berbagai alasan,” tambahnya.

Ia juga menuding bahwa defisit listrik dipicu oleh penyambungan liar oleh warga luar Kawasi.

Di sisi lain, Jofi Cako dan warga lainnya menekankan pentingnya evaluasi terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saran saya, lakukan duduk bersama dengan para pemangku kepentingan. Baik CSR atau perusahaan dengan masyarakat, pemerintah desa dengan masyarakat, dan yang paling penting, pemerintah daerah harus turun langsung,” ujarnya.

Ia berharap perusahaan dan Pemda dapat lebih memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar warga memiliki kemandirian ekonomi.

“Program pemberdayaan di sektor-sektor itu harus lebih digenjot lagi, agar masyarakat mulai didorong untuk mandiri,” pungkasnya. (**)