Pulau Gebe dalam Ancaman, PA GMNI Malut Serukan Perhatian Istana

^{Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara (Foto:Antara)}

TERNATE – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara (DPD PA GMNI Malut) menyatakan dukungan penuh dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmennya dalam memberantas kejahatan pertambangan ilegal sebagaimana disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2025.

Ketua Harian DPD PA GMNI Malut, Mudasir Ishak, yang juga merupakan pembina Gerakan Pemuda Marhaen Malut, menegaskan bahwa Maluku Utara termasuk wilayah yang tengah disorot dalam perkara kejahatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, menurutnya, penanganan kasus ini masih terkesan setengah hati dan justru mengecewakan publik.

“Publik menaruh harapan tinggi agar skandal tambang ini dibongkar tuntas. Sayangnya, proses yang berjalan saat ini justru lebih menyerupai drama sinetron yang tidak menyentuh akar masalah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/8/2025).

Ia menyoroti kasus yang terjadi di Pulau Gebe sebuah pulau kecil di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pulau ini kini rusak parah akibat aktivitas pertambangan brutal yang dilakukan oleh pemilik modal besar.

“Pulau Gebe itu setara pentingnya dengan pulau-pulau di Raja Ampat. Namun, saat ini sedang ‘diperkosa’ oleh operasi tambang yang masif. Ini bukan sekadar isu lingkungan, ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan generasi,” tegas Mudasir.

Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang dinilai membiarkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

“Atas nama institusi, kami mendesak Istana Jakarta untuk turun tangan langsung dan menjadikan kasus di Pulau Gebe sebagai perhatian khusus. Skandal pertambangan di Maluku Utara harus dibongkar sampai ke akarnya,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan semangat kemerdekaan di bulan Agustus ini.

“Hanya Istana yang dapat melakukan intervensi penuh demi keadilan bagi rakyat dan penyelamatan lingkungan. Rakyat menggantungkan harapan besar pada Presiden di bulan yang penuh makna perjuangan ini,” tegasnya. (**)