Limbah Medis 32 Puskesmas Menumpuk di Kantor Dinkes Halsel

^{Limbah B3 ditumpuk di Ruangan P2PL, Dinkes Halsel (sumber pegawai internal Dinkes Halsel)}

HALSEL – Limbah medis berbahaya dari 32 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ditemukan menumpuk di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Limbah kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut disimpan di ruang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit & Lingkungan (P2PL) tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai.

Jenis limbah yang ditemukan meliputi jarum suntik bekas, botol infus, kapas, hingga kasa berdarah yang berasal dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan laboratorium masing-masing Puskesmas.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015, limbah medis wajib dimusnahkan maksimal dalam waktu 2×24 jam sejak dihasilkan.

“Satu ruangan di kantor sudah penuh sesak dengan limbah dari 32 Puskesmas. Seharusnya limbah-limbah ini sudah dimusnahkan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ternate, karena ditampung sejak Mei kemarin,” ungkap seorang sumber internal Dinkes Halsel, Jumat (13/6/2025), yang meminta namanya dirahasiakan.

Ironisnya, anggaran untuk pemusnahan limbah tahap pertama sebesar Rp100 juta telah tersedia, namun belum digunakan hingga saat ini. Total anggaran pemusnahan tahun 2025 tercatat sekitar Rp200 juta untuk dua kali proses pemusnahan, dan melekat pada Bidang P2PL Dinas Kesehatan.

Penumpukan limbah medis di lingkungan perkantoran tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi kesehatan pegawai serta berpotensi mencemari lingkungan sekitar, termasuk udara dan air tanah.

“Penyimpanan limbah di kantor ini dilakukan atas perintah langsung Kepala Dinas Kesehatan, Asia Hasyim,” tambah sumber tersebut, tanpa merinci alasan di balik instruksi itu maupun penyebab keterlambatan proses pemusnahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan penundaan pemusnahan serta status penggunaan anggaran yang telah disiapkan. (**)