Tolak Politik Kotor di KONI Halsel: Hasil Musorkablub Adalah Sah

^{Musorkablub KONI Halsel 2024 digelar di Hotrl Buana Lipu, Bacan Selatan.}

Halsel – Gelombang penolakan keras muncul dari sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) di Kabupaten Halmahera Selatan terhadap manuver Ketua KONI Provinsi Maluku Utara, H. Djasman Abubakar yang membatalkan hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Halsel.

Surat pembatalan bernomor 044/KONI-MU/IV/2025 tertanggal 9 April 2025 itu dinilai cacat prosedur, tidak sah, dan menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga daerah. Ironisnya, surat itu lahir tak lama setelah Djasman bertemu Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin di Ternate, hal ini menjadi sebuah sinyal kuat bahwa keputusan tersebut sarat tekanan politik.

Para perwakilan cabor yang menjadi peserta Musorkablub menilai, intervensi terhadap hasil musyawarah yang sah ini merupakan penghinaan terhadap semangat demokrasi dan independensi KONI.

“KONI itu bukan organisasi plat merah! Tidak bisa seenaknya ditarik-tarik kepentingan politik,” kecam salah satu pengurus cabor, Minggu (27/4/2025).

Musorkablub yang digelar 30 Desember 2024 di Hotel Buna Lipu, Bacan Selatan, lanjut Dia, telah memilih Hanny Idham Pora secara sah sebagai Ketua KONI Halsel. Sebab proses pemilihan berlangsung demokratis, transparan, dan diikuti oleh 17 cabor resmi yang terverifikasi. Tidak ada konflik, tidak ada kecurangan dan seluruh tahapan disaksikan unsur KONI Provinsi, daerah, serta aparat TNI/Polri.

Ia menduga bahwa pembatalan Musorkablub hanya akal-akalan pihak yang kalah. Iksan Kaleserang yang juga diketahui sebagai Sekretaris DPD PKS Halsel disebut-sebut tak menerima kekalahan, dan berada di balik desakan kepada KONI Provinsi untuk menganulir hasil musyawarah.

“Kalau kalah lalu main sabotase seperti ini, untuk apa ada musyawarah? Untuk apa ada kompetisi? Ini pembunuhan terhadap sportivitas!” tegasnya.

Mewakili sejumlah cabor, Ia mendesak Ketua KONI Maluku Utara segera mencabut surat pembatalan, serta meminta seluruh pihak, terutama pejabat daerah, untuk tidak menjadikan KONI sebagai alat kekuasaan.

“Jika lembaga olahraga dikendalikan politik, maka hancurlah nilai-nilai sportivitas yang kita bangun. Hormati hasil Musorkablub! Hentikan intervensi!,” bunyi pernyataan sikap bersama sejumlah pengurus cabor. (**)