
ilustrasi
Ternate – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang mencatat Maluku Utara tempati peringkat 10 provinsi dengan jumlah lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terbanyak di Indonesia dengan 18 lokasi. Temuan ini memicu kekhawatiran dikalangan masyarakat dan pemuda setempat, termasuk Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate, Fadli.
Ia menilai fenomena ini sebagai peringatan serius bagi daerah.
“Data ini bukan sekadar angka, tapi potret permasalahan sosial yang harus segera diatasi. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berkembang tanpa ada intervensi,” katanya, Rabu (13/2).
Fadli menegaskan, KNPI Kota Ternate siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial untuk merumuskan strategi dalam menekan angka PSK. Sebab, Menurutnya, perlunya adanya edukasi yang lebih masif bagi generasi muda agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang berisiko tersebut.
“Jadi pemuda harus mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kami mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi serta memberikan solusi ekonomi bagi mereka yang rentan terdorong ke dunia prostitusi,” tegasnya.
Selain itu, Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sebab maraknya lokasi PSK tidak hanya berdampak pada moralitas, tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial lain seperti perdagangan manusia dan penyakit menular seksual.
“Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa lebih luas. Kita harus bersama-sama mengambil langkah konkret agar Maluku Utara tidak terus-menerus dicap sebagai daerah dengan tingkat prostitusi tertinggi,” kata dia.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat provinsi dengan jumlah tempat pekerja seks komersial (PSK) terbanyak se-Indonesia ditempati Jawa Barat. Selanjunya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Banten dan Maluku Utara. (**)
More Stories
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Meninggal Dunia di Tengah Perawatan Intensif
Soroti Pemberhentian 4 Kades di Halsel, Muammil: Bukti Pemerintahan Otoritarian
Copot 4 Kades Tanpa Dasar, Bupati Halsel Terkesan Lindungi Kades Cabul