Demo Hingga Boikot Kantor PDAM Terjadi di Obi, Warga Minta Bupati Bertindak

NEWSGAPI.com, OBI – Organda Dump Truk Kecamatan Obi bersama masyarakat Obi, Kamis (1/6/23) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Obi yang disertai dengan pemboikotan kantor PDAM.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap beberapa masalah yang diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait PDAM Obi.

Kepala PDAM Obi, Ruslan Hi Sadik didemo Organda dan masyarakat setempat karena dinilai gagal memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Di mana, permasalahan yang disoroti adalah kualitas pelayanan air yang buruk, sering terjadi pemadaman air, namun biaya pemasangan dan pembayaran rekening air semakin meningkat.

Selain itu, Ruslan Hi Sadik disoal karena diduga menerapkan pembayaran rekening tanpa mempertimbangkan pengukuran meteran air, melainkan hanya berdasarkan rekening yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

Dari persoalan tersebut massa kemudian meminta Bupati Usman Sidik segera mencopot Ruslan Hi Sadik dari kepala PDAM dan mengembalikan dua orang teknisi yang telah dipindahkan tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, di momen hari kelahiran pancasila ini, masyarakat Obi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap implementasi sila kelima pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Masyarakat Obi mengeluhkan ketidakadilan dalam beberapa hal, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi,” ucap kordinator aksi, Darwan Abdul Hasan melalui keterangan persnya, Kamis, 1 Juni 2023.

Diungkapkan, harga BBM di Obi saat ini mencapai Rp 18.000 untuk jenis Pertalite dan Pertamax, sedangkan solar mencapai Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per liter.

Hal ini membuat Organda dan masyarakat menduga Agen Premium Minyak Solar (APMS) Kecamatan Obi melakukan penimbunan BBM, sehingga masyarakat Obi membeli BBM dari sumber yang tidak resmi.

Darwin juga mengatakan, Organda dan masyarakat menganggap perlu adanya evaluasi terhadap pemilik APMS Kecamatan Obi oleh pemerintah daerah.

Selain itu, mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, karena dianggap belum ada progres dalam pembangunan infrastruktur jalan di Obi meskipun daerah ini dikenal sebagai kawasan industri.

Darwin lantas mengatakan, anggaran sebesar Rp 27 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya sudah digunakan pada tahun sebelumnya, namun hingga saat ini belum terlihat kemajuan yang signifikan.

“Organda dan masyarakat Obi mendesak Bupati Usman Sidik, sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mencopot kepala PDAM Obi dan mengembalikan dua orang teknisi yang dipindahkan tanpa alasan jelas,” tegas Darwan

Darwin juga menegaskan, massa mendesak agar pihak APMS Kecamatan Obi dipanggil dan segera dievaluasi terkait pembagian BBM dan subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Dengan aksi demonstrasi dan tuntutan ini, Organda dan masyarakat Obi berharap agar permasalahan yang dihadapi dapat segera ditangani oleh pemerintah untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan implementasi pancasila yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.