NEWSGAPI.com – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Usman Sidik menyampaikan kondisi Pendidikan di Halmahera Selatan saat menggelar pertemuan dengan Ketua Komisi X DPR RI, Jumat (3/3) Sekira Pukul 10,25 waktu setempat.
Kedatangan Bupati Usman Sidik didampingi Kepala Bappeda, M Tahrim Imam dan Kepala Dinas Pendidikan Safiun Rajulan di Komisi X DPR RI tersebut disambut langsung Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang juga dari PKB.
Dikesempatan itu, Bupati Usman Sidik menyampaikan persoalan pengembangan pendidikan di Halmahera Selatan, bahwa pengembangan serta pembangunan pendidikan di daerahnya tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD.
Usman menyampaikan, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pengembangan, serta pembangunan pendidikan di Halmahera Selatan, karena Halmahera Selatan merupakan daerah kepulauan yang luasnya sepertiga dari luas wilayah Maluku Utara.
“Halmahera Selatan merupakan wilayah kepulauan yang besar dan gugusan pulaunya sangat banyak, hal Ini sangat menjadi kendala sekaligus tantangan untuk diperhatikan, agar pendidikan di Halmahera Selatan lebih maju atau setara dengan kab/kota lain di Indonesia maka butuh sentuhan pemerintah pusat,” ucapnya.
Usai mendengar penyampaian Bupati Usman Sidik, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda memberi respon positif dan siap memperjuangkan pengembangan pembangunan pendidikan di Halmahera Selatan pada tahun anggaran 2024.
“Alhamdulilah pak bupati Halsel masih menyempatkan diri untuk berkunjung di gedung ini, Insyaallah apa yang kemudian diamanatkan barusan saya siap memperjuangkan di tahun depan,” ucapnya.
Syaiful mengatakan, dalam waktu dekat bila memiliki kesempatan, pihaknya bakal berkunjung langsung untuk melihat kondisi di Halmahera Selatan.
“Kami dari komisi 10 juga berencana bila ada waktu akan berkunjung melihat kondisi Halmahera secara langsung,” ungkapnya. (red)
More Stories
Akademisi Nilai Sikap Bassam-Helmi Siap Bantu KPU Hadapi Gugatan Timbulkan Kecurigaan Masyarakat
LPI Ungkap Peran Kades di Halsel Menangkan Petahana Pakai Dana Desa
Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran, Pakar Sebut MK Bisa Diskualifikasi Paslon Peraih Suara Terbanyak