NEWSGAPI.com, Halsel – Sudah sebulan lebih warga di kabupaten Halmahera Selatan ( Halsel) keluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah di lapangan. Kelangkaan tersebut disinyalir ada praktik mafia di tingkat pangkalan.
Sementara banyak oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halmahera Selatan yang memiliki pangkalan minyak tanah. Seperti diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkop, Nurbaiti Karmila kepada wartawan saat cerita santai usai melakukan Inspeksi di salah satu pangkalan desa Tomori, Jumat 28 Oktober 2022.
“Iya, banyak pegawai punya pangkalan minyak tanah. Kan tidak ada larangan ASN berbisnis apalagi buka usaha pangkalan,” kata Nurbaiti.
Ia mengatakan, tidak ada larangan bagi ASN berbisnis, apalagi memiliki usaha pangkalan minyak tanah.
Namun dari pengakuannya tersebut, dimana warga Halmahera Selatan sedang mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah di lapangan. Selain itu harga yang didapat di pengecer pun terbilang cukup mahal, yakni Rp 12,000 – Rp 15,000 per liter.
Sementara Kepala Dinas Disperindagkop, Muhammad Mustafa sebelumnya mengungkapkan, kelangkaan minyak tanah disebabkan oleh sejumlah pangkalan yang diduga melakukan penjualan minyak tanah di luar peruntukan dengan harga tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kelangkaan minyak tanah.
“Ada beberapa pangkalan yang mungkin melakukan penjualan ke laut, ini yang nanti kita tertibkan karena penggunaan pada Speed itu khusus industri,” kata Mustafa di ruangan kerjanya, Rabu 27 Oktober 2022. (red)
More Stories
Akademisi Nilai Sikap Bassam-Helmi Siap Bantu KPU Hadapi Gugatan Timbulkan Kecurigaan Masyarakat
LPI Ungkap Peran Kades di Halsel Menangkan Petahana Pakai Dana Desa
Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran, Pakar Sebut MK Bisa Diskualifikasi Paslon Peraih Suara Terbanyak