Izin Mutiara Kedaluwarsa, Polda Malut Didesak Periksa Kadri La Etje dan Bos Perusahaan

^{Kantor Polda Maluku Utara (Foto Istimewa)}

LABUHA – Dugaan persoalan perizinan budidaya mutiara di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai menjadi sorotan. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara didesak memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, bersama pemilik PT Karya Alam Bahari.

Desakan tersebut berkaitan dengan aktivitas budidaya mutiara di Pulau Mala-Mala, Kecamatan Obi Induk, yang disebut masih berlangsung meski izin operasional perusahaan dikabarkan berakhir pada 2024.

Lembaga Pengawasan Lembaga Kajian dan Advokasi Pertambangan Indonesia (eLKAPI) melalui Sekertaris Jendral, Farid Ahmad, meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki legalitas kegiatan perusahaan, termasuk proses penerbitan atau perpanjangan izin serta pengawasan yang dilakukan instansi terkait.

“Polda Maluku Utara perlu memeriksa Plt Kadis DKP Provinsi Maluku Utara dan pemilik PT Karya Alam Bahari untuk mengklarifikasi status perizinan, dasar perusahaan tetap beroperasi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses perizinan dan pengawasan,” tegas Farid, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan perusahaan masih memiliki dasar hukum yang sah setelah izin sebelumnya berakhir. Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian dalam pengawasan atau dugaan pelanggaran ketentuan perizinan.

Selain status izin operasional, eLKAPI meminta penyidik menelusuri surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan yang disebut diterbitkan untuk menunggu proses perizinan.

Farid menilai, kedudukan hukum dokumen tersebut harus diperiksa, termasuk masa berlaku dan ruang lingkup penggunaannya. Hal ini untuk memastikan apakah surat rekomendasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk tetap menjalankan aktivitas budidaya.

“Jangan hanya melihat keberadaan surat rekomendasi. Perlu dipastikan apakah dokumen tersebut memiliki dasar hukum yang cukup dan apakah seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan perizinan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap pejabat terkait diperlukan untuk mengklarifikasi proses administrasi dan pengawasan.

Sorotan berikutnya menyangkut kewajiban Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Berdasarkan dokumen yang dihimpun, produksi perusahaan tercatat sebanyak 24.799 butir mutiara, dengan nilai patokan Rp7,439 miliar dan kewajiban PHP sebesar Rp74,397 juta.

Informasi mengenai setoran yang disebut baru dilakukan satu kali turut diminta untuk ditelusuri melalui bukti pembayaran dan catatan penerimaan pemerintah daerah.

Menurut Farid, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara nilai produksi, besaran pungutan yang menjadi kewajiban perusahaan, dan jumlah pembayaran yang telah diterima pemerintah.

“Catatan produksi, nilai pungutan, dan bukti setoran harus diperiksa agar jelas berapa kewajiban yang telah dibayarkan dan apakah masih ada tunggakan,” katanya.

Polda Maluku Utara juga didesak memeriksa dugaan perluasan wilayah budidaya ke Kecamatan Obi Utara, termasuk kawasan di belakang lokasi pembibitan mutiara di Desa Madopolo.

Farid meminta aparat melakukan pemeriksaan lapangan dan mencocokkan titik kegiatan dengan dokumen perizinan perusahaan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas budidaya masih berada dalam cakupan wilayah yang diizinkan.

Ia menilai, jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun pidana, aparat perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika ditemukan bukti awal pelanggaran, aparat harus menindaklanjutinya sesuai hukum. Pemeriksaan ini juga penting agar daerah tidak dirugikan atas hasil alam yang diperoleh,” tegasnya. (*)