RTLH Salah Sasaran, KNPI Desak Sherly Copot Kadis Perkim Malut

^{Hastomo B. Tawary}

TERNATE – Penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Maluku Utara dipersoalkan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menemukan dugaan penerima bantuan di Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, tidak sesuai dengan kriteria.

Ketua Bidang Kepemudaan KNPI Maluku Utara, Hastomo B. Tawary, menyebut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah staf desa diduga menerima bantuan tersebut. Sementara warga yang dinilai lebih membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan.

“Temuan KNPI, di Desa Balitata diduga Ketua BPD dan beberapa staf desa menerima bantuan tersebut, sementara warga yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan,” kata Hastomo, Jumat, (30/10/2026).

Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai proses pendataan dan penetapan penerima bantuan. KNPI meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya memeriksa kasus di Balitata, tetapi menelusuri penyaluran program RTLH di seluruh kabupaten dan kota.

Menurut Hastomo, bantuan RTLH semestinya diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ketepatan penerima menjadi bagian penting agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan.

Ia juga menilai dugaan tersebut perlu diperiksa karena pelaksanaan program dinilai tidak sejalan dengan harapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, yang menginginkan bantuan RTLH meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Atas persoalan itu, Hastomo mendesak gubernur mengevaluasi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Hj. Musyrifah Alhadar. Ia bahkan meminta kepala dinas tersebut dicopot apabila ditemukan kelalaian atau ketidakberesan dalam pelaksanaan program.

“Jangan sampai program yang menggunakan uang negara justru salah sasaran. Kami meminta gubernur turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan haknya,” ujar Hastomo. (**)