GP Parmusi Desak Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana BOK Puskesmas Indari

^{Adi Hi. Adam}

HALSEL — Gerakan Pemuda Persaudaraan Muslimin Indonesia (GP PARMUSI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Indari, Kecamatan Bacan Barat.

Ketua Umum GP PARMUSI Halmahera Selatan, Adi Hi. Adam, mengungkapkan bahwa Kepala Puskesmas Indari, Baidhawi Kamarulah, diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK serta dana BPJS, yang juga dinilai tidak transparan dalam penggunaannya.

Menurut Adi, sejumlah staf Puskesmas Indari mengaku terdapat ketidakjelasan dalam pembagian dana BOK dan BPJS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Pembagian dana BPJS tidak sesuai juknis. Kepala Puskesmas bahkan membuat aturan sendiri tanpa dasar regulasi yang sah, dan itu sangat merugikan,” ujarnya, Sabtu (13/9) menanggapi keluhan staf puskesmas.

Selain itu, pemberian insentif dari dana BOK yang seharusnya didasarkan pada persentase kehadiran staf, dalam praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya masalah anggaran, Baidhawi Kamarulah juga dituduh menyalahgunakan aset milik puskesmas. Dua unit mesin berkapasitas 40 PK dan satu unit sepeda motor darat dilaporkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Adi menambahkan, dalam pelaksanaan program puskesmas, hanya segelintir tenaga kesehatan yang dilibatkan. Lokakarya mini (lokmin) yang seharusnya rutin digelar setiap bulan sebagai sarana evaluasi kinerja, dikabarkan sudah lama tidak dilaksanakan.

Melihat berbagai dugaan penyimpangan tersebut, GP PARMUSI meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memanggil Kepala Puskesmas Indari untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kami mendesak Kejaksaan untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Indari, Baidhawi Kamarulah, guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana BOK dan BPJS,” tutup Adi tegas. (**)