Gubernur Malut Temui Massa Aksi, Janji Kawal Proses Hukum 11 Warga Maba Sangaji

^{Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos temui pendemo di depan Gedung DPRD Kota Ternate}

TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menemui ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Malut Menggugat di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Senin (1/9/2025).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah memberikan abolisi terhadap 11 warga Maba Sangaji yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly menegaskan bahwa perkara tersebut telah masuk dalam ranah hukum.

“Kita semua harus memahami bahwa proses hukum sedang berjalan. Namun tadi kami sudah berdialog dengan pihak kejaksaan untuk mempertimbangkan seluruh aspek yang memungkinkan adanya keringanan hukum bagi 11 warga tersebut,” ujarnya di hadapan massa.

Sherly menegaskan akan mengawal langsung proses hukum tersebut agar berjalan secara adil dan transparan. Ia juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat kunjungannya ke Maluku Utara.

“Ini adalah persoalan yang sangat memprihatinkan. Kami sudah berdiskusi terkait langkah taktis yang akan diambil bersama pihak kejaksaan, Menteri ATR/BPN, Kesultanan, serta para kepala daerah. Kita akan duduk bersama untuk membahas peraturan daerah yang relevan, karena ada beberapa poin yang memang harus ditinjau ulang,” jelasnya.

Gubernur juga berkomitmen untuk memberikan laporan berkala mengenai perkembangan penanganan isu ini. “Saya akan memberikan pembaruan informasi setiap bulan terkait progres yang berada dalam kendali saya,” tambahnya.

Diketahui, aksi demonstrasi tersebut membawa sejumlah tuntutan antara lain, penghapusan tunjangan anggota DPR, pemberian abolisi terhadap 11 warga Maba Sangaji, pencopotan Kapolri, penyetaraan gaji DPR dengan buruh, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penghentian praktik perampasan tanah adat di Maluku Utara. (Fikri)