HMI Ternate: Pengawasan BBM Di Maluku Utara Perlu Diperketat untuk Cegah Penimbunan

NEWSGAPI.COM,TERNATE- Himpunan Mahasiswa IsIam Cabang Ternate, soroti kelangkaan dan dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten Kota di Maluku Utara.

Pantauan ini dikemukakan lewat suara aspirasi mahasiswa terhadap persoalan kelangkaan BBM ini”Kami menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara tidak menunjukkan tanggung jawab dalam menangani permasalahan demikian” Jelas Ketum HMI, Supriyadi Sangaji saat menyambangi media ini pada Sabtu (16/11).

Menurutnya, ketidakmampuan Pemprov dan DPRD dalam mengawasi distribusi BBM, menyebabkan kelangkaan dan membuka peluang praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, transportasi, dan operasional usaha kecil menengah.

Berdasarkan kajian HMI Cabang Ternate, ada distribusi yang Tidak Merata, Ia menduga lemahnya pengawasan membuka ruang bagi oknum tertentu untuk melakukan penimbunan BBM, untuk mendapatkan keuntungan besar bagi segelintir orang. Supriyadi mengatakan, sejauh ini kurangnya Kebijakan Strategis dari Pemerintah untuk menanggulangi masalah BBM di Kabupaten Kota di Malut.

“HMI mendesak Pemprov dan DPRD untuk mengambil Langkah cepat dan tegas, guna memastikan distribusi BBM yang lancar dan adil, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti menimbun, sesuai Pasal 55 UU No 11 tahun 2020. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, membentuk tim khusus dan libatkan semua pihak agar lebih trasparan untuk memantau pergerakan dan distribusi BBM di seluruh wilayah” Pungkasnya.

Supriyadi menjelaskan, masalah seperti kelangkaan BBM harus ditanggapi secara serius dan cepat oleh Pemprov tetap terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Isu dugaan Kelangkaan BBM ini memerlukan penanganan segera, bukan hanya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah” Imbuhnya.(fikri/red)