KPK Catat MCP Halsel Terbaik Dimasa Usman, Buruk Saat Pemerintahan Bassam

^{Alm. Usman Sidik dan Bassam Kasuba}

NEWSGAPI. COM — PJ Bupati Halmahera Selatan, Kadri La Etje menyebutkan hasil monitoring center for prevention atau MCP yang dirilis oleh KPK tahun 2024 menyebutkan Halsel capaian rendah. Hal ini menujukan birokrasi selama sembilan bulan kepemimpinan Hasan Ali Bassam Kasuba, terburuk.

Capaian tersebut berbeda dengan data MCP tahun 2023 yang dirilis KPK, dimana Halmahera Selatan menempati urutan pertama dengan skor 71.16 persen, Kota Tidore Kepulauan 68.63 persen, Halmahera Tengah 54.63 persen, Morotai 53.75 persen, Ternate 46.63 persen, Halmahera Utara 44.87 persen, Sula 40.11 persen, Provinsi Maluku Utara sendiri 39.95 persen, Halbar 32.11 persen, dan Taliabu terendah yakni 26.2 persen.

Hasil ini lantas menempatkan Halsel posisi pertama dari kabupaten kota lainya di Maluku Utara saat pemerintahan dikendalikan mendiang Usman Sidik. Tak ayal, data MCP KPK ini menjadi buruk sejak pemerintahan di bawah kendali Hasan Ali Bassam Kasuba.

Menanggapi hal itu, Pjs Bupati Halsel Kadri La Etje mengatakan, saat ini skor monitoring center for prevention oleh lembaga antirasuah ditahun 2024 menujukan Halmahera Selatan hanya capai skor 29 persen, hasil tersebut yang terburuk.

“Saat ini MCP Halsel 29 persen, dan suda masuk bulan ke 10 ini parah, buruk ini. Olehnya itu butuh kerja ekstra ordinary untuk menaikan skor MCP dalam beberapa bulan kedepan,” ucap Kadri.

Kadri juga menegaskan, pernyataan tersebut tidak ada tendensi apapun melainkan untuk perbaikan Halmahera Selatan dari skor MCP yang buruk.

“Saya sampaikan ini tidak ada tendensi apapun, ini demi perbaikan birokrasi di Halmahera Selatan” sambungnya

Kadri meminta Sekda Kabupaten Halmahera Selatan Safiun Radjulan agar segera bersamanya melakukan evaluasi di mulai dari pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan skor MCP KPK yang saat ini terburuk.

Kadri juga bilang, jika ada yang tertulis namun tidak ada barangnya atau diadakan namun tidak tertulis, akan diketahui melalui MCP oleh KPK.

Selanjutnya, bilamana ada SKPD yang terbaca dalam MCP KPK ada praktek penyalahgunaan anggaran, maka bisa diusulkan ke Mendagri untuk di copot bahkan sampai ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Kadri yang baru saja dilantik sebagai Pj Bupati Halsel menggantikan Bassam Kasuba yang cuti kampanye Pilkada 2024. Ia terlihat geram dengan buruknya birokrasi di Halmahera Selatan.

Pasalnya MCP Halmahera Selatan mulai dari Perencanaan (Planning), anggaran (Budgeting), pengadaan barang dan jasa (procurement), sistem perizinan, management ASN, pengawasan APIP, pajak saerah, pengelolaan BMD dan penyaluran dana desa mendapatkan nilai buruk dari KPK.

Ia mengaku suda mendapatkan surat dari KPK bahwa lembaga antirasuah itu dalam waktu dekat bertandang ke Halsel. “Jadi KPK akan masuk melakukan supevisi di Halsel pada tanggal 13 Oktober mendatang,”ungkapnya. (**)