Pj Gubernur Malut Didesak Copot Imran Yakub dari Jabatan Kadisdik

_{Koordinator Pemerhati Pembangunan Maluku Utara Marwan Muin}

newsgapi.com | Ternate – Koordinator Pemerhati Pembangunan Maluku Utara Marwan Muin menyoroti polemik yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.

Menurutnya, polemik tersebut berpotensi menghambat penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah itu.

“Jangan sampai ada upaya menghambat penyaluran DAK. Tindakan yang diambil oleh Kadis Dikbud (Imran Yakub) dan mengatasnamakan Pemprov Malut ini sangat tidak sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat dalam memulihkan ekonomi daerah lewat pemberian DAK,” ujar Marwan melalui keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024).

Marwan menilai, percepatan penyerapan anggaran DAK merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi daerah.

Semakin cepat dana tersebut disalurkan, maka semakin cepat pula pemda dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik, terutama infrastruktur pendidikan yang dinilai sangat strategis.

“Karena dengan bergeraknya proyek fisik yang didanai dari DAK Fisik, maka akan menggerakkan ekonomi sektor lain di lapangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Marwan meminta Pj Gubernur Malut Samsudin A Kadir untuk menegur dan menonaktifkan Imran Yakub demi kebaikan dan keberlanjutan pendidikan di Maluku Utara.

Pasalnya, polemik yang tak kunjung usai ini dinilai akan merugikan masyarakat setempat.

“Pembangunan infrastruktur pendidikan akan terhambat bahkan terancam gagal karena waktu. Penyerapan anggaran DAK yang harusnya sudah terealisasi di semester satu ini sesuai ketentuan yang berlaku, terhambat hanya karena polemik yang menyampingkan kepentingan masyarakat Malut,” pungkasnya.