Dana TKD Dipangkas, BPKAD Halsel Malah Habiskan Rp 5,9 Miliar untuk Perjalanan Dinas

^{Kantor BPKAD Halmahera Selatan (Halsel), Jl Masjid Raya Alkhairat Labuha (newsgapi.com)}

Labuha, Maluku Utara – Di tengah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan justru mengalokasikan Rp 5,9 Miliar untuk belanja perjalanan dinas pada tahun 2025.

Anggaran perjalanan dinas tersebut dilihat dari dokumen rencana umum pengadaan tahun 2025 pada BPKAD, di mana dana tersebut tersebar di puluhan kegiatan dengan porsi terbesar untuk perjalanan dinas biasa dan dalam kota.

Kegiatan administrasi umum menjadi penyumbang anggaran terbesar dengan total Rp 1,33 miliar untuk perjalanan dinas biasa dan Rp 192 juta untuk perjalanan dalam kota. Menyusul di bawahnya, administrasi kepegawaian juga menganggarkan sekitar Rp 1,3 miliar untuk kegiatan serupa.

Tak hanya itu, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi menyerap lebih dari Rp 812 juta, sementara koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah mengalokasikan sekitar Rp 630 juta.

Selain itu, kegiatan lainnya yang turut menyumbang angka besar antara lain penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan evaluasi kinerja keuangan daerah sebesar Rp 425.000.000, koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran sebesar Rp 390.000.000, serta pemutakhiran dan validasi data aset sebesar Rp 295.000.000.

Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah mencapai Rp 175.000.000, penyusunan dan penilaian kinerja aparatur sebesar Rp 140.000.000, dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan anggaran sebesar Rp 105.000.000.

Besarnya anggaran untuk perjalanan dinas ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prioritas penggunaan APBD, terlebih di tengah keterbatasan fiskal akibat pemotongan dana dari pusat. Meski dapat diklaim sebagai bagian dari dukungan koordinasi dan pelaporan keuangan, angka fantastis tersebut dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah.

Kepala BPKAD Halmahera Selatan, Muhammad Nur, yang dikonfirmasi terkait besaran anggaran ini, belum memberikan penjelasan resmi. Saat dihubungi beberapa kali, ia hanya menyampaikan jawaban singkat.

“Maaf, masih rapat. Nanti kita janjian ya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. (**)