30 SDM PKH Halmahera Selatan Dilantik Jadi PPPK, Dorong Peningkatan Kesejahteraan

^{ASN PPPK PKH Kemensos RI}

Ternate, Maluku Utara – Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2025 untuk memperkuat layanan kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia, khususnya untuk Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Total PPPK yang dilantik sebanyak 32.843 orang, termasuk 30 orang di Kabupaten Halmahera Selatan.

Prosesi pelantikan yang dipusatkan di Jakarta ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI beserta jajaran pejabat tinggi Kemensos. Seluruh Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) dari berbagai daerah di seluruh Indonesia mengikuti acara ini melalui siaran virtual, Jumat (3/10).

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam sambutannya menegaskan bahwa rekrutmen PPPK merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial.

“Dengan tambahan tenaga baru, Kemensos ingin memastikan pelayanan kesejahteraan sosial semakin cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Wilayah PKH Maluku Utara, Rudy Rasabessy dalam keterangan rilisnya.

Ia juga berharap seluruh pegawai yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas. Mensos optimistis bahwa dengan penguatan SDM melalui jalur PPPK, pelayanan sosial dapat lebih merata hingga ke pelosok daerah dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator Kabupaten SDM PKH Halmahera Selatan, Sudirman Adam, dalam rilisnya menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur seluruh SDM PKH Halmahera Selatan telah dilantik secara resmi oleh Menteri Sosial.

“Kementerian Sosial RI pada Jumat 3 Oktober 2025, resmi mengangkat dan mengambil sumpah 30 SDM PKH di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Pengangkatan PPPK ini menjadi dasar bagi teman-teman SDM PKH untuk meningkatkan kualitas kerja berbasis data dan mendukung kegiatan Pemerintah dalam mensukseskan program data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai pedoman data kemiskinan di Indonesia,” ujar Sudirman.

Sementara itu, Koordinator Wilayah PKH Maluku Utara, Rudy Rasabessy, menyampaikan bahwa untuk Maluku Utara terdapat 170 pegawai yang dilantik.

“Pengangkatan PPPK ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan sosial di daerah, khususnya untuk mendukung tugas-tugas SDM PKH,” jelas Rudy.

Ia menambahkan “Jumlah tersebut belum termasuk pegawai dari bidang Rehabilitasi Sosial maupun Pemberdayaan Sosial yang juga mendapatkan formasi dalam rekrutmen PPPK tahun ini,” ujarnya. (**)