Anggaran Proyek Pendidikan Halsel Jebol Rp 249 Juta

^{Kantor dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Jln Kebun Karet, Desa Kampung Makian, Bacan}

HALSEL – Anggaran proyek fisik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun anggaran 2023 mengalami pembengkakan hingga Rp249 juta lebih. Fakta ini diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyoroti kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada tiga proyek strategis yang dibiayai oleh APBD.

Adapun ketiga proyek tersebut adalah pembangunan Gedung Kantor Bidang SD oleh CV WSS dengan nilai kontrak Rp2,02 miliar, proyek penataan landscape Kantor Dinas Pendidikan oleh CV SU senilai Rp1,46 miliar, serta pembangunan Sekolah Terpadu di Kecamatan Bacan oleh PT MKM dengan nilai kontrak mencapai Rp14,9 miliar.

Menurut laporan BPK, pembangunan Gedung Kantor Bidang SD yang telah dibayar lunas masih menyisakan kekurangan volume senilai Rp27,8 juta. Proyek landscape yang belum diserahterimakan (PHO) tercatat kekurangan volume Rp51,9 juta. Sementara itu, proyek Sekolah Terpadu yang telah PHO pada 10 Februari 2024 mencatat kekurangan volume terbesar, yakni Rp169,3 juta.

BPK menilai lemahnya pengawasan dari penyedia jasa maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan menjadi faktor utama terjadinya pemborosan anggaran. Temuan ini dinilai berpotensi melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran segera dikembalikan ke kas daerah. Selain itu, penyedia jasa dan pejabat pelaksana teknis diminta untuk bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara dan pelanggaran prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Halsel, meski konfirmasi telah dilakukan. Publik pun mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian temuan tersebut. (**)